Kuliah Pakar Prodi Keuangan Publik “Sinergi Pengadilan Dan Kebijakan Fiskal Dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Publik yang Baik“

Program Studi Keuangan Publik, Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Baubau kembali menyelenggarakan kegiatan Kuliah Pakar sebagai bentuk penguatan wawasan akademik dan praktis bagi mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengangkat tema: "Sinergi Pengadilan dan Kebijakan Fiskal dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Publik yang Baik", yang dibawakan langsung oleh narasumber istimewa, Bapak Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B.
Kuliah pakar ini berlangsung di ruang kelas perkuliahan Politeknik Baubau dan dihadiri oleh jajaran dosen, mahasiswa keuangan publik. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya sinergi antara lembaga peradilan dan kebijakan fiskal dalam mendukung tata kelola keuangan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Wakil Direktur Bidang Akademik dalam sambutannya, menyampaikan bahwa kegiatan kuliah pakar seperti ini akan terus dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari strategi penguatan kompetensi mahasiswa berbasis kebutuhan nyata di lapangan, sekaligus mempererat hubungan antara dunia akademik dan praktisi.
Dengan terselenggaranya kuliah pakar ini, diharapkan mahasiswa Keuangan Publik Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Baubau semakin siap menghadapi tantangan tata kelola keuangan publik ke depan dengan bekal ilmu, integritas, dan kesadaran hukum yang kuat.

 

Dalam pemaparannya, Bapak Amin Imanuel Bureni menekankan bahwa pengadilan memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan fiskal agar tetap sejalan dengan prinsip hukum dan keadilan. Beliau menjelaskan bagaimana proses peradilan dapat menjadi mekanisme kontrol terhadap penyalahgunaan anggaran serta sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak publik atas keuangan negara.

Beliau juga menyampaikan berbagai contoh kasus nyata yang menunjukkan bagaimana sinergi antara institusi fiskal dan peradilan mampu mendorong efisiensi, mencegah kebocoran anggaran, dan membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, tata kelola yang baik tidak hanya soal perencanaan dan pengawasan anggaran, tetapi juga keberanian untuk menegakkan hukum ketika terjadi penyimpangan.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari mahasiswa yang antusias mengikuti sesi tanya jawab. Para peserta mengungkapkan bahwa kuliah pakar ini membuka wawasan baru mengenai keterkaitan antara dunia hukum dan fiskal yang selama ini dipandang terpisah. Kuliah ini juga memperkuat pemahaman mereka sebagai calon praktisi keuangan publik yang berintegritas.

---